Analisis Sistem Kebijakan Anggaran Fiskal Indonesia

Kita akan membicarakan kebijakan fiskal, analisis kebijakan fiskal indonesia, rancangan kebijakan fiskla indonesia, sejarah kebijakan fiskal indonesia.

ketika kita berbicara ekonomi makro terutama dalam instrument kebijakan fiskal. kita akan melihat kebijakan anggaran apa yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. karena ini sangat penting managament pendapatan dan pengeluaran negara untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. dalam teori ada 4 sistem anggaran.

tetapi disini saya hanya menerangkan Sistem anggaran yang diterapkan oleh Indonesia. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan.

Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran serta meningkatkan disiplin. Pada zaman Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, pemerintah menerapkan kebijakan “APBN Berimbang dan Dinamis” sebagai pengganti “Anggaran Moneter” yang diterapkan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (Orde Lama).

APBN berimbang dan dinamis dimaksudkan untuk menertibkan keuangan negara dan memupuk dana Negara secara sehat guna membiayai pembangunan.

masa Orde Baru (pertengahan tahun 1966), ekonomi Indonesia diganggu oleh hiper -inflasi hingga mencapai 650% sebagai akibat dari “defisit APBN yang sangat besar” yang dibiayai dengan pencetakan uang.

Bila defisit anggaran yang sangat besar tersebut tidak segera diatasi pemerintah, maka akan ada gangguan serius pada kondisi keuangan pemerintah, bahkan bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia bisa mengalami gagal bayar (default) atas surat-surat utang yang diterbitkannya.

Baca: Aqiqah Jogja Terbaik

Pengalaman di banyak negara, untuk memulihkan ekonomi dari risiko default adalah menarik utang baru dengan konsekuensi nominal utang bertambah banyak, beban ABPN meningkat dan kelangsungan fiskal (fiskal sustainability) terganggu.

Argumen inilah yang antara lain mendorong pemerintah pada Orde Baru menempuh kebijakan “APBN Berimbang dan Dinamis”. Defisit anggaran dibolehkan akan tetapi tidak dibiayai dengan pencetakan uang, melainkan dengan pinjaman luar negeri, yang diberlakukan secara intra budgeter.[1]

Hal lain yang menyolok dalam APBN system berimbang adalah system ini telah dianut Indonesia sejak dulu dan factor peyeimbang dalam APBN itu adalah bantuan luar negri untuk progam dan proyek. Pinjaman luar negri itu biasanaya berwujud proyek-proyek yang study kelayakannya, investasinya, desain proyek dan konstruksinya, dilakukan oleh perusahaan asing. Dalam tender-tender internasional pada umumnya akan muncul pemenag yaitu perusahaan-perusahaan dari Negara pemberi pinjaman tersebut. Dalam hal hal ini perusahaan Indonesia tidak bisa belajar apa-apa, sebab, mulai dari perumusan proyek sampai penangannanya dilakukan oleh perusahaan asing. Hal ini telah menyebabkan disiplin fiscal Indonesia kurang memahami perubahan kualitatif dalam perekonomian. seharusnya disiplin itu makin mengetahui sifat proyek yang makin modern. [2]

Dalam sistem anggaran yang berimbang dan dinamis tersebut pinjaman luar negri dimasukan sebagai salah-satu sumber dari penerimaan Negara. Dikatakanya bahwa keunikan anggaran tersebut muncul dari maksud dan tujuan digunakan nya kebijakan tersebut. Kebijakan anggaran berimbang dan dinamis digunakan untuk menggantikan anggaran moneter. APBN disatukan dengan anggaran kredit dan anggaran devisa ( APBN Sosialisme ala Indonesia dari orde Demokrasi terpimpin ciptaan Presiden Soekarno) dan usaha menumpuk dana Negara secara sehat guna membiayai pembangunan.[3]

Kebijakan APBN Berimbang dan Dinamis mengatur disiplin anggaran sebagai berikut :[4]

1) Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin, sedangkan penerimaanluar negeri digunakan untuk membiayai belanja pembangunan, sehingga terjadi internal balance dalam APBN. Menurut Frans Seda, karena bersifat internal balance tersebut, maka APBN tidak boleh menjadi sumber inflasi.

2) Belanja rutin hanya disediakan sepanjang ada dana dari penerimaan dalam negeri, sedangkan belanja pembangunan dapat dilakukanapabila terdapat penerimaan dari bantuan/ pinjaman/utang luar negeri.

3) penerimaan pembangunan tidak boleh dipakai untuk belanja rutin, sehingga APBN Berimbang dan Dinamis akan memupuk internal saving dan menetralisir dampak inflasi dari masuknya utang luar negeri.

Dengan demikian, “disiplin anggaran” merupakan strategi untuk menjamin terwujudnya kelangsungan fiskal dalam jangka panjang. Bila disiplin anggaran ini diabaikan, maka kelangsungan fiskal pasti terganggu. APBN Berimbang dan Dinamis memiliki peranan penting dalam penyelesaian utang luar negeri Indonesia. Karena pada awal Orde Baru, Indonesia menghadapi tiga kesulitan, yaitu:[5]

1) Pemerintah tidak memiliki angka yang pasti mengenai berapa besar utang pemerintah

2) Bagaimana pemerintah harus menyelesaikan utang-utang tersebut

3) Bagaimana pemerintah dapat memperolehpinjaman baru untuk membiayai program- program pembangunan.

Tujuan dari anggaran berimbang adalah terjadinya kepastian anggaran dan kedisiplinan anggaran, sedangkan tujuan dari anggaran defisit adalah memberi stimulus pada perekonomian, dimana anggaran deficit umumnya dipraktekan pada kondisi ekonomi sedang krisis. Suatu anggaran bisa mengalami deficit karena pengeluaran (belanja barang dan saja + gaji pegawai + transfer payment/subsidi) lebih besar dari penerimaan pajak + pinjaman/ obligasi dalam negeri ). Selisih (defisit) tersebut umumnya ditutup dengan menarikpinjaman/utang luar negeri. Keputusan untuk memilih kebijakan anggaran yang paling tepat sangat tergantung pada mazhab ekonomi politik yang dianut pemerintah yang berkuasa.[6]

Pada dasarnya, peranan stabilisasi potensial kebijakan fiskal itu sangat sederhana, bila mana belanja konsumsi dan investasi swasta tidak memadai untuk produksi dan kesempatan kerja yang tinggi. Pemerintah dapat menarik dana yang bila tidak ditarik dengan cara ini akan dipergunakan dengan cara lain oleh masyarakat. Atau meskipun banyak ahli yang meragukan keberhasilan metode ini. Pemerintah dapat menaikan belanja total dengan cara menaikan belanja pemerintah yang dibiayai oleh pajak baru atas dana yang bila tidak dikenakan pajak itu akan tetap “beku”. Sebaliknya bilamana belanja total sector swasta terlalu besar , sehingga menyebabkan inflasi, pemerintah dapat menarik dana dari arus pendapatan dengan mengenakan pajak lebih besar dari pada belanja Negara.[7]

Kebijakan fiskal mempunyai konotasi sebagai tindakan untuk memanfaatkan pajak. Meminjam dari masyarakat (oleh Negara) dan belanja Negara. Tindakan-tindakan itu bertujuan agar perekonomian bisa stabil juga bisa membangun. Dilihat dari rentang waktu, pemanfaatan kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi merupakan kebijakan yang relative sangat baru.[8]. Demikian artikel tentang kebijakan fiskal, analisis kebijakan fiskal indonesia, rancangan kebijakan fiskla indonesia, sejarah kebijakan fiskal indonesia

Footnote

[1] Majalah IRF ( Informasi Resiko Fiskal), Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan. Edisi II September 2010
[2] Yanto Bashri, Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia: Prisma Pemikiran Prof.Dr. Dorodjatun Kuntjoro- Jakti, Prenada Media, Bogor, 2003, hal.58
[3] Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 180
[4] Majalah IRF ( Informasi Resiko Fiskal), Ibid.
[5] Ibid
[6] Ibid.
[7] Philip E.Taylor, The Economics of Public Finance, maccmillan Company, New York, 1953, hal.572-573
[8] Komarudin, Uang di Negara Sedang Berkembang, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal.552