HIPSI & NU Dalam Bingkai Sejarah

Himpunan Pengusaha Santri Indonesia diakui ataupun tidak merupakan anak turun dari NU, dari HIPSI ini kaun NU ingin menegaskan bahwa NU tidak sekadar komunitas sarungan yang terbelakang, melainkan komunitas yang maju mendorong ke arah peradaban kontemporer dengan memperjuangkan pilar-pilar penopangnya. Namun semua itu masih bernuansa naratif. Deskripsinya hanya tentang hal-hal yang telah terjadi. Tidak ada tinjauan kritis dan futuristik di dalamnya.
Artinya, buku tersebut masih berkutat semata-mata pada “al-muhâfadzah ‘alâ al-qadîm ash-shâlih” (mempertahankan yang lama yang baik). Jika hendak beranjak menuju “al-akhdzu bil jadîd al-ashlah” (mengadopsi yang baru yang lebih baik), perlu kiranya kritik atas perjalanan sejarah NU, kemudian mengutarakan gagasan alternatif bagi masa depannya. Sejarah NU Secara historis, NU adalah institusi dan/atau komunitas Islam nusantara berhaluan ahlussunnah wal jamaah yang telah merambah ranah sosial-keagamaan dan ranah politik praktis. NU berhasil memainkan perannya sebagai organisasi/komunitas sosial keagamaan.


Di masa awal pembentukannya (tahun 1926-1955),. NU dapat mencapai tujuannya “memegang dengan tegoeh pada salah satoe dari madzhabnja imam empat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris as-Sjafi’i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah an-Noe’man, ataoe Imam Ahmad bin Hanbal dan mengerjakan apa sadja jang menjadikan kemaslahatan agama Islam.” (pasal 2 Statoeten dari Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama di Soerabaja, [1929] 1930).
Di saat NU kembali ke khittah 1926 (tahun 1984-1999), NU berhasil menjadi civil society yang disegani kawan maupun lawan. Sementara di ranah politik praktis, posisi NU cenderung pasang surut. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955, Partai NU menduduki peringkat ketiga dengan memperoleh suara sebanyak 18, 4 persen dan mendapatkan 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).
Namun selanjutnya nasib warga NU cenderung terbengkalai, karena elitenya sibuk dengan urusan kekuasaan. Di Pemilu reformasi tahun 1999, NU memang tidak lagi menjadi partai politik. Namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibidani oleh tokoh-tokoh besar NU seperti Gus Dur, KH. Mustofa Bisri dan KH. Muchith Muzadi, serta mendapat dukungan mayoritas warga Nahdliyyin.
Hasilnya PKB meraup suara terbanyak ketiga, bahkan kemudian berhasil mengangkat Gus Dur menjadi Presiden RI. Tapi pada perkembangan selanjutnya, perolehan suara PKB kian Pemilu kian menyusut, elite PKB dan/atau NU sering cekcok, warga Nahdliyyin pun cenderung terabaikan. Belajar dari fenomena di atas, relasi NU dan politik praktis perlu dipikirkan ulang. Diharapkan NU benar-benar berada di atas semua partai politik, bahkan tidak bermain politik praktis.
Artinya, NU tidak lagi menganakemaskan partai politik tertentu dan tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon presiden/gubernur/bupati/walikota/anggota dewan. Di ranah politik, NU idealnya hanya menjalankan politik kebangsaan yang semata-mata untuk kepentingan rakyat, bukan untuk penggapaian kekuasaan. NU sudah seyogyanya melanjutkan perannya sebagai civil society yang mengarah kepada peradaban. Namun NU perlu melangkah melampui apa yang disebut Rouf dengan civil Islam.
NU tak lagi sekadar memperjuangkan demokrasi, toleransi, pluralisme, HAM dan keadilan sosial. NU perlu mengaksentuasikan program yang lebih mengena. Perulangan Dialektis NU Friedrich Nietszche pernah mengatakan, “The live as you now live it and have lived it, you will have to live once more and innumerable times more” (Nietzsche, The Gay Science, § 341) Kehidupan yang sedang dijalani dan telah dijalani akan kembali dijalani berulang-ulang.
Rasanya hidup ini berputar seperti berputarnya bumi. Ada semacam perulangan abadi (ewige Wiederkunft) sejarah di dalamnya. Tahun 1984 merupakan “perulangan” NU tahun 1926 di ranah sosial keagamaan. Sedangkan tahun 1999 adalah “repetisi” NU tahun 1955 di ranah politik praktis. Dalam dua perulangan sejarah NU tersebut didapati tesis dan antitesis yang silih berganti.
Politik praktis NU tahun 1955 merupakan antitesis bagi gerakan sosial keagamaan NU tahun 1926. Jika kemudian politik praktis NU tahun 1955 merupakan tesis baru, baru gerakan kembali ke khithah yang menggema di tahun 1984 merupakan antitesisnya. Tahun 1999 muncul antitesis baru berupa kembalinya NU ke ranah politik praktis, meskipun secara samar, minimal sampai akhir jabatan KH. Hasyim Muzadi sebagai ketua umum tanfidziyyah.
Jika merujuk pada teori ewige Wiederkunft versi Nietzsche di atas, sepertinya dialektika antara sosial-keagamaan dan politik praktis ini akan berulang. Terbukti warga Nahdliyyin yang mengikuti Muktamar NU ke-32 yang diselenggarakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 23-28 Maret 2010 tampak meresahkan ketidaknetralan NU di ranah politik praktis. Mereka tidak rela NU diseret-seret dalam arena Pemilu Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota. Mereka gencar mengumandangkan kembali ke khittah 1926 sebagaimana di Muktamar NU ke-17 tahun 1984.
Diharapkan NU kembali konsentrasi di bidang sosial-keagamaan. Yang jadi pertanyaan, apakah NU hanya akan mendialektikan ranah sosial-keagamaan dan ranah politik secara berulang-ulang? Tidakkah dialektika itu mengarah pada apa yang disebut oleh GWF. Hegel dengan aufhebung, yaitu proses dialektik tesis dan antitesis yang menghasilkan sintesis baru yang melampaui hal-hal sebelumnya?
Idealnya, aufhebung terjadi dan sistesis baru didapatkan. Sampai sekarang, mayoritas warga NU masih diidentitikasi sebagai orang-orang kelas menengah-bawah. Ekonomi merupakan sektor yang masih belum digeluti secara intensif oleh Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Jika NU hendak menjajaki aufhebung, maka sintesis yang seyogianya diupayakan adalah Kebangkitan Ekonomi (Nahdlatul Iqtishadiyyah).
NU cukup punya landasan untuk mencapai hal itu. Paling tidak sebelum Nahdlatul Ulama berdiri KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah dan para saudagar muslim sempat mendeklarasikan Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Para Saudagar) pada tahun 1918. Sejak tahun 1926 sampai dengah tahun 1997, sedikitnya ada 49 program terkait ekonomi yang diputuskan oleh Muktamar atau Musyawarah Nasional NU. (lih., Jauharuddin, Menggerakkan Nahdlatut Tujjar, 2008: 178-180). Namun itu semua tidak cukup.
Minimal Jami’ah dan Jama’ah NU perlu menjalankan himbauan Hadratus Syeih KH. Hasyim Asy’ari “Wahai pemuda putera bangsa yang cerdas panda dan para ustaz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan ekonomi yang beroperasi, di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom” (Deklarasi Nahdlatut Tujjar, 1918). Maksimal institusi dan komunitas NU lebih masif menggerakkan sektor ekonomi. Sehingga warga NU secara mikro mengalami peningkatan kelas sosial-ekonomi, dan bangsa Indonesia, secara makro, bebas dari kemiskinan.
Kalau kondisi itu tercapai, maka yang terjadi tidak sekadar Kebangkitan Para Pemuka Agama (Nahdlatul Ulama) dan Kebangkitan Para Saudagar (Nahdlatut Tujjar), melainkan Kebangkitan Ekonomi (Nahdlatul Iqtishadiyyah)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *