Rakornas HIPSI 2016

Rakornas HIPSI 2016,

Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) HIPSI yang digelar di LPBM Parung Bogor beberapa waktu lalu menghasilkan beberapa keputusan penting terkait arah kebijakan dan masa depan organisasi pengusaha santri ini. Salah satu yang terpenting adalah setiap pengurus wilayah PW Hipsi harus memiliki showroom bisnis yang diwujudkan dalam bentuk HipsiMart atau semacamnya.

Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin langsung oleh ketua umum HIPSI Gus Ghozali dan Direktur eksekutif, Kiai Sulaiman di Bogor, (Minggu/14/8/2016). Hadir dalam acara ini perwakilan PW Hipsi seluruh Indonesia yang sudah terbentuk dan beberapa pengurus cabang Hipsi serta pengurus PP Hipsi.

Keputusan penting lainnya selain pembentukan HipsiMart adalah percepatan pembentukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang belum terbentuk. Sebab selama ini Hipsi baru memiliki 16 pengurus wilayah dari 34 provinsi yang ada, dan 45 pengurus cabang dari sekitar 500 an kabupaten atau kota yang ada.

“Tugas pembentukan PW dan PC ini merupakan tanggung jawab pengurus pusat. Namun, tetap membutuhkan masukan dari pengurus wilayah jika ada kader atau sahabat yang layak di rekomendasikan. Intinya, pada tahun 2018 harus terbentuk semua PW dan separuh PC di seluruh Indonesia,” terang Gus Ghozali.

Sementara itu, terkait program unggulan Hipsi, Rakornas menyepakati perlunya membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa bersinergi dengan Hipsi. Salah satunya juga ujicoba membuka peluang pasar luar negeri. Oleh karena itu, pada bulan November mendatang, akan dilakukan business trip dalam rangka mengikuti pameran dagang di Aljazair.

Dari hasil diskusi panjang yang dilakukan dalam Rakornas, disepakati setidaknya akan ada sekitar 10 orang pengurus Hipsi yang akan ikut dalam trip bisnis ke Aljazair. Mereka adalah pengurus pusat dan pengurus wilayah dan cabang yang ingin memasarkan produknya ke mancanegara. Meski sudah terdapat calon peserta yang sudah mendaftar, PP Hipsi masih membuka bagi pengurus Hipsi lainnya yang ingin terlibat dan ikut serta dalam business trip ini.

“Mengenai apa yang dibutuhkan di Aljazair, Hipsi bisa membawa produk kebutuhan pokok yang sudah menjadi kebutuhan dasar warga Aljazair, misalnya kopi, bisa juga mencoba menawarkan cokelat dan CPO serta beras dan turunannya, termasuk kelapa parut. Dan juga bisa mencoba menawarkan fashion dan kerajinan tangan yang unik selain jasa,” kata Gus Hayid  yang juga menjabat ketua PP Hipsi bidang luar negeri yang mantan sekretaris Dubes Indonesia untuk Aljazair.

Perbaikan Organisasi dan Pendataan Ulang Anggota

Selaian menyepakati beberapa hal penting dan strategis di atas, Rakornas Hipsi tahun 2016 ini juga menyepakati soal perlunya pendatanaa anggota Hipsi secara baik dan bertanggungjawab. Salah satu keputusan pentingnya adalah, semua PW Hipsi mendapat mandat melakukan pendataan anggota Hipsi dengan menyertakan syarat melampirkan bukti kepemilikan usaha, rekomendasi kiai dan membayar iuaran seratus ribu rupiah.

Selaian itu diharapkan setiap pengurus Hipsi di masing-masing level juga menjaga silaturahmi rutin sebulan sekali. Acara ini bisa dibungkus dalam kerangka doa bersama dan atau semacamnya, seperti istighosah, mujahadah atau tahlilan selain diskusi bisnis. Hal ini penting dilakukan karena kita mengunakan nama organisasi Hipsi yang didalamnya terkandung nama santri. “Semoga dengan tetap bisa memegang komitmen kesantrian kita, Hipsi semakin membawa berkah keapda anggotanya maupun bangsa ini,” tegas Gus Ghozali

Beberapa hal keputusan penting lainnya adalah perbaikan website Hipsi dan perlunya komitmen aktif dari para pengurus wilayah dan cabang untuk mengunggah kegiatan yang sudah dilakukan. bentuknya bisa dalam format berita, foto maupun video. Diharapkan dengan perbaikan media komunikasi ini, peran Hipsi ke depan semakin nyata dan semakin dirasakan oleh bangsa dan rakyat Indonesia.

“Termasuk kita perlu memperkuat sosial media seperti Facebook , twitter, instagram dan semacamnya untuk media komunikasi kita selain media komunikasi langsung lewat Whatsapp, BBM telpon dan sms. KIta juga berharap komitmen dari semua pengurus bisa sharing produk dan usaha yang dilakukan dan sedang dikembangkan di website agar sinergi segera terbentujk dengan baik,” terang Ketua Hipsi DIY, Gus Buchori Al Zahrowi

IMG_0523

Selebihnya, Rakornas tahun 2016 ini jelas menghasilkan komitmen baru yang saling menguatkan antar anggota dan calon anggota Hipsi  yang dididik melalui pelatihan-pelatihan enterpreneurship oleh Hipsi di masing-masing daerah. Selain itu, rakornas kali ini juga sekaligus dijadikan ajang sosialaisasi akan legalitas baru Hipsi yang sudah mendapatkan pengakuan resmi dari KemenkumHAM sebagai organisasi asosiasi resmi yang terdaftar oleh pemerintah.

“Sehingga perlu bagi pengurus Hipsi di semua level menyesuaikan diri dan mengembangkan jejaring serta sinergi bersama organisasi asosiasi serupa yang sudah eksis, misalnya KADIN, Hipmi dan stakeholder lainnya. Sementara untuk kantor pusat, segera akan disiapkan beserta kebutuhan pendukungnya. Serta Basecamp Hipsi juga sudah tersedia, yaitu dirumah saya sendiri,” terang salah satu Ketua PP Hipsi, Gus Hayid yang juga penangungjawab pembentukan DPW Hipsi DKI Jakarta.

Selengkapnya : http://www.kompasiana com/

Sejarah

Logo HIPSI

HIPSI & NU Dalam Bingkai Sejarah| Berita

Himpunan Pengusaha Santri Indonesia diakui ataupun tidak merupakan anak turun dari NU, dari HIPSI ini kaun NU ingin menegaskan bahwa NU tidak sekadar komunitas sarungan yang terbelakang, melainkan komunitas yang maju mendorong ke arah peradaban kontemporer dengan memperjuangkan pilar-pilar penopangnya. Namun semua itu masih bernuansa naratif. Deskripsinya hanya tentang hal-hal yang telah terjadi. Tidak ada tinjauan kritis dan futuristik di dalamnya.
Artinya, buku tersebut masih berkutat semata-mata pada “al-muhâfadzah ‘alâ al-qadîm ash-shâlih” (mempertahankan yang lama yang baik). Jika hendak beranjak menuju “al-akhdzu bil jadîd al-ashlah” (mengadopsi yang baru yang lebih baik), perlu kiranya kritik atas perjalanan sejarah NU, kemudian mengutarakan gagasan alternatif bagi masa depannya. Sejarah NU Secara historis, NU adalah institusi dan/atau komunitas Islam nusantara berhaluan ahlussunnah wal jamaah yang telah merambah ranah sosial-keagamaan dan ranah politik praktis. NU berhasil memainkan perannya sebagai organisasi/komunitas sosial keagamaan.


Di masa awal pembentukannya (tahun 1926-1955),. NU dapat mencapai tujuannya “memegang dengan tegoeh pada salah satoe dari madzhabnja imam empat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris as-Sjafi’i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah an-Noe’man, ataoe Imam Ahmad bin Hanbal dan mengerjakan apa sadja jang menjadikan kemaslahatan agama Islam.” (pasal 2 Statoeten dari Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama di Soerabaja, [1929] 1930).
Di saat NU kembali ke khittah 1926 (tahun 1984-1999), NU berhasil menjadi civil society yang disegani kawan maupun lawan. Sementara di ranah politik praktis, posisi NU cenderung pasang surut. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955, Partai NU menduduki peringkat ketiga dengan memperoleh suara sebanyak 18, 4 persen dan mendapatkan 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).
Namun selanjutnya nasib warga NU cenderung terbengkalai, karena elitenya sibuk dengan urusan kekuasaan. Di Pemilu reformasi tahun 1999, NU memang tidak lagi menjadi partai politik. Namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibidani oleh tokoh-tokoh besar NU seperti Gus Dur, KH. Mustofa Bisri dan KH. Muchith Muzadi, serta mendapat dukungan mayoritas warga Nahdliyyin.
Hasilnya PKB meraup suara terbanyak ketiga, bahkan kemudian berhasil mengangkat Gus Dur menjadi Presiden RI. Tapi pada perkembangan selanjutnya, perolehan suara PKB kian Pemilu kian menyusut, elite PKB dan/atau NU sering cekcok, warga Nahdliyyin pun cenderung terabaikan. Belajar dari fenomena di atas, relasi NU dan politik praktis perlu dipikirkan ulang. Diharapkan NU benar-benar berada di atas semua partai politik, bahkan tidak bermain politik praktis.
Artinya, NU tidak lagi menganakemaskan partai politik tertentu dan tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon presiden/gubernur/bupati/walikota/anggota dewan. Di ranah politik, NU idealnya hanya menjalankan politik kebangsaan yang semata-mata untuk kepentingan rakyat, bukan untuk penggapaian kekuasaan. NU sudah seyogyanya melanjutkan perannya sebagai civil society yang mengarah kepada peradaban. Namun NU perlu melangkah melampui apa yang disebut Rouf dengan civil Islam.
NU tak lagi sekadar memperjuangkan demokrasi, toleransi, pluralisme, HAM dan keadilan sosial. NU perlu mengaksentuasikan program yang lebih mengena. Perulangan Dialektis NU Friedrich Nietszche pernah mengatakan, “The live as you now live it and have lived it, you will have to live once more and innumerable times more” (Nietzsche, The Gay Science, § 341) Kehidupan yang sedang dijalani dan telah dijalani akan kembali dijalani berulang-ulang.
Rasanya hidup ini berputar seperti berputarnya bumi. Ada semacam perulangan abadi (ewige Wiederkunft) sejarah di dalamnya. Tahun 1984 merupakan “perulangan” NU tahun 1926 di ranah sosial keagamaan. Sedangkan tahun 1999 adalah “repetisi” NU tahun 1955 di ranah politik praktis. Dalam dua perulangan sejarah NU tersebut didapati tesis dan antitesis yang silih berganti.
Politik praktis NU tahun 1955 merupakan antitesis bagi gerakan sosial keagamaan NU tahun 1926. Jika kemudian politik praktis NU tahun 1955 merupakan tesis baru, baru gerakan kembali ke khithah yang menggema di tahun 1984 merupakan antitesisnya. Tahun 1999 muncul antitesis baru berupa kembalinya NU ke ranah politik praktis, meskipun secara samar, minimal sampai akhir jabatan KH. Hasyim Muzadi sebagai ketua umum tanfidziyyah.
Jika merujuk pada teori ewige Wiederkunft versi Nietzsche di atas, sepertinya dialektika antara sosial-keagamaan dan politik praktis ini akan berulang. Terbukti warga Nahdliyyin yang mengikuti Muktamar NU ke-32 yang diselenggarakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 23-28 Maret 2010 tampak meresahkan ketidaknetralan NU di ranah politik praktis. Mereka tidak rela NU diseret-seret dalam arena Pemilu Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota. Mereka gencar mengumandangkan kembali ke khittah 1926 sebagaimana di Muktamar NU ke-17 tahun 1984.
Diharapkan NU kembali konsentrasi di bidang sosial-keagamaan. Yang jadi pertanyaan, apakah NU hanya akan mendialektikan ranah sosial-keagamaan dan ranah politik secara berulang-ulang? Tidakkah dialektika itu mengarah pada apa yang disebut oleh GWF. Hegel dengan aufhebung, yaitu proses dialektik tesis dan antitesis yang menghasilkan sintesis baru yang melampaui hal-hal sebelumnya?
Idealnya, aufhebung terjadi dan sistesis baru didapatkan. Sampai sekarang, mayoritas warga NU masih diidentitikasi sebagai orang-orang kelas menengah-bawah. Ekonomi merupakan sektor yang masih belum digeluti secara intensif oleh Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Jika NU hendak menjajaki aufhebung, maka sintesis yang seyogianya diupayakan adalah Kebangkitan Ekonomi (Nahdlatul Iqtishadiyyah).
NU cukup punya landasan untuk mencapai hal itu. Paling tidak sebelum Nahdlatul Ulama berdiri KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah dan para saudagar muslim sempat mendeklarasikan Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Para Saudagar) pada tahun 1918. Sejak tahun 1926 sampai dengah tahun 1997, sedikitnya ada 49 program terkait ekonomi yang diputuskan oleh Muktamar atau Musyawarah Nasional NU. (lih., Jauharuddin, Menggerakkan Nahdlatut Tujjar, 2008: 178-180). Namun itu semua tidak cukup.
Minimal Jami’ah dan Jama’ah NU perlu menjalankan himbauan Hadratus Syeih KH. Hasyim Asy’ari “Wahai pemuda putera bangsa yang cerdas panda dan para ustaz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan ekonomi yang beroperasi, di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom” (Deklarasi Nahdlatut Tujjar, 1918). Maksimal institusi dan komunitas NU lebih masif menggerakkan sektor ekonomi. Sehingga warga NU secara mikro mengalami peningkatan kelas sosial-ekonomi, dan bangsa Indonesia, secara makro, bebas dari kemiskinan.
Kalau kondisi itu tercapai, maka yang terjadi tidak sekadar Kebangkitan Para Pemuka Agama (Nahdlatul Ulama) dan Kebangkitan Para Saudagar (Nahdlatut Tujjar), melainkan Kebangkitan Ekonomi (Nahdlatul Iqtishadiyyah)

 

Page 1 of 13:1 2 3 4 » Last »